Namun sekali lagi, seperti biasa, wacananya adalah “terlalu dini sekarang saya katakan harus diapakan IPDN.” Menurut SBY tindakan yang akan diambil harus bersifat fundamental, bisa dengan cara merombak IPDN yang ada dan membangun institusi pendidikan yang baru. Sementara tuntutan masyarakat untuk membubarkan lembaga pendidikan milik Departemen Dalam Negeri ini semakin kuat, mengingat jumlah korban yang sudah tak sedikit. Kasus Cliff Muntu ini bukan yang pertama, dan mungkin pula bukan yang terakhir jika IPDN ini tetap dipertahankan.

Apa masih ada manfaat keberadaan lembaga pendidikan semacam IPDN? Bukankah rekruitmen pegawai pemerintah sudah dapat dilakukan oleh setiap pemerintah daerah dan menyesuaikannya dengan kebutuhan yang dimiliki daerah.

Konon cerita IPDN diibaratkan sebagai kawah candradimuka bagi para pemimpin birokrasi daerah nantinya, seperti camat misalnya. Itu sebabnya yang melantik para lulusan tersebut biasanya presiden RI, seperti pelantikan lulusan akademi militer atau kepolisian. Saya pernah bertemu dan berbincang dengan beberapa lulusan IPDN yang kini bekerja di beberapa daerah. Umumnya mereka bangga dengan status mereka sebagai lulusan IPDN, wong dilantik presiden. Walaupun saat ditempatkan di daerah, di tingkat kecamatan misalnya, mereka pertama kali hanya bertugas mengantarkan surat. (Perploncoan tidak hanya terjadi di IPDN tetapi juga di birokrasi pemerintah)

Berbincang lebih jauh toh pemahaman mereka tentang tata pemerintahan daerah dan apa yang harus dilakukan guna membangun daerahnya tidaklah terlalu canggih. Sehingga dalam hati saya bertanya, apa sebenarnya yang mereka pelajari saat belajar di IPDN?

Lebih jauh, mempertanyakan relevansi model pendidikan IPDN, mengapa masih mengemukakan unsur militeristik dalam membangun kedisiplinan mereka. Pakaian seragam ketat ala taruna akademi militer ini mungkin tak layak lagi.

Paling tidak dengan menggunakan pakaian biasa kesan “sangar” dan berbeda dengan siswa pendidikan tinggi lainnya dapat dihilangkan. Kemuka baik pula jika presiden tidak lagi melantik mereka. Ini untuk menyamakan para siswa IPDN dengan siswa-siswa lain pada umumnya dan menghilangkan arogansi mereka.

Yaks.... kenapa harus repot ? bubarkan saja IPDN sebelum jatuh korban lagi.

(Tulisan ini dibuat tanpa maksud tendensius karena saya pernah gagal masuk IPDN, saat ini saya baru sadar ternyata dibalik kegagalan selalu ada hikmah positif yang bisa kita ambil, dan sudah sepantasnya saya banyak bersyukur pada Allah SWT)

Hey... kenapa jadi terbawa sentimentil ?

| Back to Article List |

Soeharto dipercaya meninggalkan banyak persoalan KKN, yang juga melibatkan diri dan keluarganya. Bahkan isu KKN merupakan salah satu isu yang diusung oleh para mahasiswa, saat melancarkan aksi reformasi yang menggulingkan Soeharto. Namun yang menjadi persoalan kini adalah lambannya proses penyelesaian persoalan KKN tersebut. Bahkan terkesan Kejaksaan Agung ogah-ogahan dalam menuntaskan kasus-kasus KKN yang melibatkan Soeharto dan para kroninya. Kasus-kasus besar yang masuk ke Kejaksaan Agung, seperti kasus KKN Soeharto dan Keluarganya, kasus Bank Bali, Kasus Andi Ghalib, kasus Texmaco, kasus BLBI, kasus Goro, dan sebagainya, belum ada yang tuntas digarap oleh Kejaksaan Agung.

Korupsi seolah hanya menjadi komoditi politik belaka. Para politisi, yang pada saat gerakan reformasi menumbangkan gencar meneriakkan isu KKN Soeharto dan kroni-kroninya, kini seolah bungkam. Bahkan Gus Dur sendiri hingga kini belum juga mengungkapkan tiga orang menteri dalam kabinetnya yang ia isukan terlibat KKN. Anehnya inisiatif untuk menuntaskan persoalan korupsi ini justru datang dari lembaga-lembaga kreditor yang memberikan utang kepada Indonesia.

Bank Dunia dan Asia Development Bank (ADB) menganggarkan bantuan sebesar USD 1 juta untuk menuntaskan persoalan korupsi di Indonesia. Dan lucunya para praktisi politik mulai kembali berteriak soal korupsi setelah adanya desakan dan janji bantuan Bank Dunia tentang korupsi di dalam sidang CGI di Jakarta, 1-2 Februari 2000. Dalam sebuah seminar di Jakarta, Amien Rais tiba-tiba muncul kembali meneriakkan tentang perlunya untuk membentuk komisi anti korupsi sesegera mungkin.

Ada satu pertanyaan yang agaknya layak untuk dilontarkan; apa susahnya menyeret seorang mantan presiden yang bernama Soeharto, yang dipercaya oleh banyak orang sebagai dalang utama korupsi di masa Orde Baru? Lagi-lagi jawabannya akan terbentur pada azas hukum dan praduga tak bersalah. Akan tetapi patutkah kita menyandarkan penegakan keadilan pada sistem hukum yang dijalankan oleh aparat hukum yang masih merupakan bagian dari masa lalu?

Jangan-jangan benar apa yang pernah diucapkan oleh mantan wakil presiden M. Hatta, bahwa korupsi di Indonesia sudah begitu berurat berakar dan telah menjadi suatu budaya yang amat susah untuk dihilangkan.

Jika demikian logikanya maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah perombakan total terhadap sistem politik dan ekonomi yang ada. Karena toh upaya pemberantasan korupsi yang pernah dilakukan sejak masa VOC, Hindia Belanda, ataupun Orde Baru, dengan meningkat gaji para pegawai negeri, telah gagal. Persoalan korupsi agaknya sudah harus dilihat dalam kerangka sistem. Korupsi merupakan hasil atau ekses yang timbul dari suatu sistem ekonomi dan politik yang dijalankan oleh mesin pemerintahan modern.

BTW, saat ini masih mungkinkah kejaksaan menyeret mantan presiden Soeharto ke pengadilan ? saya rasa semuanya sudah terlambat. Bila mantan presiden Soeharto saat ini dapat diseret ke pengadilan, itu baru berita menghebohkan, dan saya yakin para hakim yang menyidangkannya pun akan lari terbirit birit. Selanjutnya sidang digelar di Astana Giri Bangun, ha...ha...ha...

(Postingan lama di upload kembali)

| Back to Article List |

Sudah dengar rencana pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Yang ini mungkin lebih serius daripada sekedar membicarakan soal pornografi, walaupun ada beberapa pasal yang berkaitan dengan susila, namun esensi dari undang-undang ini lebih dasyat….kembali mulur mengkeret dan dapat diartikan sepihak….

Bisa mengancam blogger? Bisa mengancam kebebasan menulis?

Kenapa tak membahasnya secara terbuka. Pada pertemuan blogger yang lalu kalau tidak salah Menteri Informatika telah memberikan jaminan kebebasan dalam dunia bloging?

| Back to Article List |

Soal asli atau tidak biarlah menjadi urusan Roy Suryo, namun memang banyak blog yang memuat berita tersebut, entah dengan photo yang dibuat buram, photo setengahnya saja, atau hanya sekedar link ke situs-situs yang memasang gambar tersebut.

Maka terkesanlah sangat ramai di dunia internet. Padahal mungkin hanya link belaka atau berita saja. Tidak ada porno-pornonya sama sekali. Hanya saja klik untuk artikel-artikel tersebut memang ribuan, yang disertai puluah komentar. Terkadang dengan tag keren; sex, porno, Sandra Dewi, Aline, dll. Belum lagi ditambah dengan berita pencekalan Dewi Persik di Tanggerang yang dengan embel-embel berpenampilan porno.

Mungkin ini yang membuat gerah sebagian pejabat kita. Paling tidak sebelum pencekalan situs, sudah ada pencekalan tampil di Kota Tanggerang. Semalam, dalam running text sebuah televisi swasta, diberitakan pula dukungan menteri perempuan terhadap rencana pencekalan situs porno ini.

Ini artinya pemerintah harus bersusah panyah kembali menganggarkan dana belanja, yang konon sedang cekak, untuk membayar sekian banyak staff yang mumpuni di dunia cyber, untuk mengacak atau mencekal situs-situs porno, yang bisa saja beralamat hosting di negara lain. Apa tidak sebaiknya menggunakan anggaran tersebut untuk sesuatu yang lebih bermanfaat? Perbaikan sarana pendidikan misalnya, atau rehabilitasi jalan-jalan yang telah hancur.

Belum pernah saya mendengar ada suatu negara yang sukses telah melakukan pemberantasan pornografi dengan cara mencekal dunia internet. Mungkin saya salah. Namun tak ada pula, menurut saya, kaitan antara kemauan suatu bangsa dengan ketertutupan atau keterbukaan soal pornografi.

Kunci terpenting saya pikir bukan pada bagaimana mencekal pornografi, karena tidak akan pernah bisa. Terlebih di dunia internet. Seperti pepatah tua mengatakan, “banyak cara menuju Roma,” banyak cara pula mengakses pornografi. Kunci terpenting adalah dunia pendidikan. Mampu tidak sekolah dan para pengajar memberikan pemahaman mengenai sistem reproduksi manusia (pendidikan sex).

Filter atau sensor terhadap pornografi baiklah diletakkan pada setiap individu, bukan pada negara. Jika setiap saat kita meminta negara turun tangan, mencekal, mensensor, atau melarang, segala sesuatu yang tidak kita sukai, sama artinya kita kembali mengijinkan negara berkuasa penuh atas kebebasan yang kita miliki sebagai individu. Sama artinya kita mengijinkan kembali diterapkannya totalitarianisme negara, seperti saat Orde Baru. Dan sama artinya kita menempatkan diri sebagai bangsa yang bodoh.

Bangsa yang pintar adalah bangsa yang mampu menentukan pilihannya dengan bijak, tanpa harus dengan embel-embel membonceng keputusan negara. Jika tak menyukai pornografi jangan mengaksesnya, jangan melihat situs-situs yang memuat gambar telanjang, jangan membeli majalah-majalah vulgar, jangan menonton infotaiment. Jauhkan anak-anak dari akses pornografi. Beri pemahaman dunia reproduksi kepada mereka.

Sekali kita meminta negara untuk berperan berlebihan maka dominasi ini akan merambat kepada aspek-aspek lain kehidupan kita. Jangan-jangan kita nanti tidak bisa mencat rumah dengan warna yang berbeda. Jangan-jangan kita tidak bisa lagi bersuara vokal, menulis kritik kepada pemerintah didalam blog-blog kita…..Dan artinya kita mundur kebelakang, kembali menjadi bodoh. (amit-amit……. )

| Back to Article List |